Tuna Wisma Mengancam Pontianak

TUNA WISMA adalah adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada (sumber: Wikipedia).

Berdasarkan kondisi riil saat ini, cepat atau lambat masalah ini akan menjadi momok di Kota Pontianak. Penyebabnya sederhana, pendapatan < harga rumah.

Pertanyaan sekarang, perlu gaji berapa untuk memperoleh rumah yang layak?

Lanjutkan membaca Tuna Wisma Mengancam Pontianak

KULMINASI ALA DESA WISATA JERUJU BESAR

Garis Equator atau Garis Khatulistiwa adalah Garis Lintang Nol Derajat yang membentang membelah Bumi menjadi dua bagian, belahan bumi selatan dan belahan bumi Utara. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari sekian Provinsi yang dilewatinya oleh garis tersebut.

img_2279

Kota Pontianak ternyata bukan satu-satu kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini di Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya, salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat, ternyata juga dilewati oleh Garis Khatulistiwa, lebih tepat letaknya berada di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai.

Keistimewaan Kalimantan Barat tersendiri adalah sungai Kapuas, yang merupakan Sungai terpanjang di Indonesia. Dan Lokasi Desa Jeruju besar terletak di ujung Delta Sungai Kapuas.

Kulminasi adalah peristiwa dimana posisi Matahari tepat di Garis Khatulistiwa dan hanya bisa dirasakan dua kali dalam setahun yaitu pada Bulan September dan Bulan Maret. Sebagai peristiwa yang sangat jarang terjadi di Kota-kota lain di Indonesia seharusnya dapat mendapatkan tempat dan perhatian Pemerintah.

Equator Village, P3MP, Karang Taruna Desa Jeruju Besar, Pokdarwis, Pemerintah Desa Jeruju Besar, dan Pemerintah Kecamatan Sungai Kakap berkomitmen bersama dalam mengembangkan Desa ini menjadi Desa Wisata berbasis Kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Banyak potensi Wisata yang dimiliki Desa Jeruju Besar, khususnya wisata minat khusus seperti memancing dan outbond. Namun, terdapat potensi yang begitu besar dan belum dimanfaatkan yakni Ekowisata Mangrove dan Agrowisata. Adapun, terdapat pula potensi ekonomi pendukung seperti pertanian dan perikanan yang saat ini mensupport kebutuhan Kota Pontianak.

telur-berdiri

Abang Nurdin dari Equator Village mengatakan bahwa dengan mengembangkan Desa ini menjadi Desa Wisata semoga bisa membuka akses masyarakat dalam peningkatan ekonomi yang ada di lokasi setempat seperti, budidaya cabai, pisang berangan, kepiting, ikan laut, kepah dan potensi-potensi lainnya.

Kulminasi yang diperingati tanggal 22 September 2016 yang lalu yakni mendirikan telur di benteng laut dan di atas Jembatas Khatulistiwa. Atraksi ini dilakukan bersama masyarakat setempat dan membuktikan bahwa Desa Jeruju Besar tepat dilalui garis Equator. Adapun atraksi lainnya yang dilakukan yakni mendirikan beberapa benda dan terbukti tidak memiliki bayangan pada pukul 12.00 WIB.

Fenomena ini akan terjadi kembali pada 21-23 Maret 2016. Bersama Equator Village mari kita laksanakan atraksi serupa di Kec. Sui Ambawang (Kubu Raya), Kec. Tayan (Sanggau), dan Kec. Sungai Tebelian (Sintang).

DCIM100MEDIADJI_0138.JPG
Landscape Pesisir Desa Jeruju Besar

 

Sistem Pergudangan Rakyat Komunal Produk Pertanian

(Sumber Gambar: Tugas Pribadi Studio Perencanaan II Kab. Karanganyar)

Keterbatasan lahan permukiman, keterbatasan akses jalan, permodalan, dan  sulitnya pemasaran merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani khususnya di kawasan tertinggal.

Solusi yang telah diterapkan oleh pihak terkait (termasuk Pemerintah) yakni melalui pembangunan Agropolitan. Strategi ini berbasiskan keterpaduan dalam pengelolaan wilayah. Namun, tidak dipungkiri Agropolitan termasuk Program yang ‘padat modal’.

Mengantisipasi hal itu, inovasi yang dapat dilakukan yakni membuat Agropolitan skala mikro (RT atau RW). Salah satunya melalui pembangunan Sistem Pergudangan Komunal.

Apa itu Sistem Pergudangan Komunal?

Sistem pergudangan komunal yakni tempat penyimpanan hasil pertanian bersama dengan fungsi tambahan sebagai market/pasar sehingga diharapkan mendekatkan pelanggan dengan produsen produk pertanian.

Selama ini setiap Keluar petani memiliki pergudangan sendiri-sendiri. Akibatnya, lahan yang semula digunakan untuk pekarangan ataupun permukiman, beralihfungsi menjadi tempat penyimpanan. Hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan penghuni disekitarnya. Kasus lain, tidak semua petani menetap pada lokasi yang memiliki akses jalan lingkungan yang baik ataupun dekat dengan jalan besar (Kolektor ataupun Primer).

Sistem Pergudangan Komunal akan menyelesaikan masalah-masalah di atas. Pergudangan skala RT ini akan di tempatkan dekat dengan jalan utama/jalan besar. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

  1. terciptanya pasar baru skala RT
  2. mempermudah proses pengawasan dan pengendalian harga
  3. terwujudnya keterpaduan sistem berbasis masyarakat
  4. petani tidak bergantung pada kondisi jalan lingkungan
  5. membuka lapangan kerja/kesibukan baru khususnya bagi ibu-ibu dalam mengelola pergudangan

 

Model pergudangan komunal ini dapat pula diadopsi ke dalam sistem perkandangan ternak komunal. Selain mempermudah pengelolaan limbah, strategi ini juga dapat meningkatkan kenyamanan di lingkungan permukiman petani.

 

 

 

Penyelamatan Sungai Jawi

Segelas kopi melahirkan banyak ide, apalagi klo 2 gelas? Gratis lagi… Plus Gorengan

Sebagai tindaklanjut ngopi2 beberapa waktu yang lalu, berikut sedikit Pemikiran dalam rangka Urbanisme Warga dan Penyelamatan Sungai Jawi, Pontianak

1. Sungai Jawi memiliki panjang 19,83 km. 6,16 km berada di Kota Pontianak, 13,67 km berada di Kab. Kubu Raya. Sebagai sebuah kesatuan ekosistem, maka pengelolaan (penyelamatan) Sungai Jawi tidak hanya ranah Masyarakat Kota Pontianak. Dukungan dari Masyarakat Kab. Kubu Raya, khususnya Kecamatan Sungai Kakap, sangat diperlukan dalam penyelamatan Sungai Jawi.

2. Sungai Jawi tidak berhulu tetapi bermuara.

3. Sungai Jawi memiliki Kawasan Urban, Peri-Urban, dan Rural yang bertansformasi dari Utara sampai Selatan (Gertak 1 sampai dengan Sungai Kakap).

4. Berdasarkan pihak yang berkepentingan (langsung maupun tidak langsung), Sungai Jawi merupakan ruang bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta/pelaku usaha. Manajemen Pengelolaan oleh Pemerintah yang didukung masyarakat (saat ini) akan lebih efektif jika pelaku usaha turut mengambil peran dalam pengelolaan Kawasan tersebut.

5. Perlu adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrument dalam penataan ruang wilayah tersebut. Strategi ini yang dapat dimulai melalui Pemetaan Zona Eksisting Kawasan Sungai Jawi. Melalui Zona Eksisting tersebut, selanjutnya dapat disusun dan ditetapkan Peta RDTR secara Partisipatif antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha. Dengan adanya RDTR maka Kegiatan Usaha dapat lebih terarah ataupun dikelompokkan sehingga mempermudah pengawasan dan pemantauan. Sebagai contoh, kondisi saat ini kegiatan usaha skala besar dan kecil berada di sepanjang Sungai Jawi sehingga selain mengganggu secara visual, kenyamanan, juga membutuhkan sumberdaya tambahan dalam pengendalian ruang.

6. Kita sepakat bahwa Sungai Jawi berusia lebih tua dari NKRI. Maka, sewajarnya wilayah ini memiliki peninggalan sejarah ataupun bangunan berusia tua yang dapat diangkat sebagai cagar budaya. Selanjutnya Cagar Budaya tersebut (jika ada) dapat dijadikan center point dalam pengelolaan kawasan dan menetapkannya sebagai salah satu Landmark Sungai Jawi

7. Terakhir, menyelamatkan Sungai Jawi maka harus berkaitan dengan Urban Renewal (Peremajaan Kota), khususnya pada permukiman di sepanjang sungai tersebut.

 

Sungaiiiii Jawi, Riwayatmu… kini

Sungai Jawi2

Tinjau Ulang Sertifikasi Guru

ANDA mungkin memiliki anak, cucu, saudara, ataupun mungkin Anda sendiri adalah sebagian pelajar Pontianak yang rutin mengikuti les/kurus/bimbingan belajar. Ini merupakan bukti bahwa minat untuk menuntut ilmu telah mengakar pada perilaku masyarakat sehari-hari. Namun, jika memperhatikan kenyataan dilapangan, menjadi pertanyaan bagi ane, sbnarnya pendidikan dsekolah sdh cukup atw belum sih? Bukankah telah berjalan Progfam Sertifikasi Guru sehingga seharusnya kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Bener g?

Mundur kebelakang sedikit, secara umum ada beberapa faktor penyebab siswa mengambil bimbingn belajar yaitu:
1. Kebutuhan akan ilmu yg masih kurang dari sekolah
2. Tipe siswa yg tidak/kurang mampu belajar mandiri
3. Mengikuti teman

Mungkin masih terdapat beberapa faktor penyeban lain, hanya saja ane cm mo fokus pada faktor pertama. Idealnya dengan adanya sertifikasi guru siswa dapat memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga tidak perlu lagi mengambil jam tambahan seperti untuk bimbingan belajar. Namun kenyataannya, semakin banyak guru yang sertifikasi semakin menjamur pula bimbingan belajar dri waktu ke waktu. It’s okay if the parents have a lot of money, but how about the others???

Tujuan utama sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan guru selaku pahlawan tanpa tanda jasa. NAMUN, jika seorang guru yang tersertifikasi tidak mampu meningkatkan kualitas si-pelajar, ane mau sertifikasi ditinju ulang.

Jika kemudian kurikulum menjadi kambing hitam, maka seharusnya kurikulum tersebut yang dievaluasi. Jangan sampai pelajar mesti tunggang langgang mengejar kurikulum di luar jam sekolah yang notabene TIDAK TUNTAS diajarkan oleh si guru. Terakhir, jika bener sertifikasi itu berhasil, maka seharusnya tidak ada lagi istilah sekolah unggulan. Lha, guru-gurunya kan sudah tersertifikasi, kualitasnya sama donk yaaa… jadi, klo mau masuk SMP/SMA cukup make undian aja….

PENYELAMATAN KOTA TUA PONTIANAK

Penyelamatan Kota Tua sedang menjadi trend masyarakat urban dewasa ini. Kota Tua merupakan wilayah/kawasan yang tersusun atas bangunan yang berusia ataupun bercirikan masa minimal 50 tahun lampau. Hampir setiap kota besar memiliki kawasan Kota Tua dengan berbagai kondisi dan luas yang berbeda-beda.

Secara umum, Kota Tua merupakan rekam sejarah perkembangan sebuah kota yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan arkeologi serta pariwisata. Beberapa Kawasan Kota Tua yang terbilang berhasil meningkatkan angka wisatawan yakni Kota Tua Semarang, Kota Tua Batavia, serta Kota Tua Jogja.

Pada dasarnya, Pontianak juga memiliki Kawasan Kota Tua sehingga berpotensi mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, kawasan mana yang mau kita kembangkan? Apakah sama dengan kota-kota lainnya?

Jika ingin menyerupai Batavia, Pontianak tentu akan kalah, baik dari segi pengelolaan dan kualitas Kota Tua yang disungguhkan dan tersisa. Gw ngebayangin, 1 titik yang sampai saat ini belum terlalu diangkat sebagai kawasan Kota Tua Pontianak. Kawasan ini merupakan titik awal pemukiman kota Pontianak, yakni Kawasan Masjid Jami’ Pontianak dan sekitarnya.

MASJID JAMI' PONTIANAK

Kawasan ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan Kota Tua lainnya, baik berupa Arsitektur Bangunan Melayu jaman bahula, pemandangan Water Front City, serta aktivitas masyarakat di bantaran Sungai Kapuas. Dengan karakteristik yang khas ini, mengapa tidak kita angkat dan prioritaskan pengelolaannya?

Penetapan Kawasan Kota Tua melalui SK Walikota merupakan langkah awal yang sangat tepat dalam menyelamatkan Kawasan yang ada. Hal ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelamatan serta bagi perlindungan kawasan dari tekanan kawasan lainnya (khususnya kawasan perdagangan dan jasa). Dengan adanya Penetapan ini, masyarakat yang peduli terhadap Penyelamatan Kota Tua dapat pula ‘bergerak’ melalui komunitas-komunitas yang ada.

Langkah selanjutnya, tentu saja dukungan pemeliharaan Kota Tua, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta dunia usaha melalui CSR-nya masing-masing. Idealnya, hasil dari pemeliharan ini akan menghasilkan Kawasan Kota Tua yang terawat dan tertata rapi.

Selanjutnya, untuk mendukung keberlangsungan kualitas pengelolan Kota Tua yang ada, pelibatan masyarakat lokal  melalui Program Pemberdayaan Masyarakat perlu dikedepankan. Masyarakat lokal inilah yang nantinya akan menikmati manfaat lebih banyak dari keberadaan Kota Tua serta sebagai pelaku dalam kegiatan pariwisata Kota Tua. Jika sampai tahap ini berhasil, tentu saja dapat dilanjutkan pada Kawasan Kota Tua lainnya di Pontianak seperti Kawasan Pasar Tengah dan sekitarnya.

Well, Lets begin Penyelamatan Kota Tua Pontianak…

 

Penyebab Rendahnya Kualitas SDM Indonesia

Apakah kalian pernah berpikir, apa penyebab buruknya kualitas SDM Indonesia? Selidik punya selidik, setelah melakukan Pembuktian Terbalik, ane menemukan ternyata buruknya kualitas SDM disebabkan oleh Rakyat itu sendiri. Berikut analisisnya………

SDM atau Sumber Daya Manusia adalah kualitas dan potensi warga negara yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, seorang warga Negara/ manusia pasti lahir dari sebuah Keluarga. G ada tuh istilahnya manusia Indonesia lahir dari telur, membelah diri, apalagi Kloning Gan.

Untuk mengawali sebuah keluarga, maka seorang wanita dan seorang pria (ingat ya, komposisinya 1-1) memulainya dari pernikahan. Disini mulai permasalahannya. Pernikahan di Indonesia mahal Coyyy… Setuju g setuju, terkadang biaya di Kementerian Ketuhanan bisa mencapai 500-800an ribu.. Padahal, biaya yang sah berapa sih? G semahal itu kan…

Trus apa Hubungannya dengan Kualitas SDM…?

Begini prakteknya, agar bisa dapat ijin nikah (plus Penghulunya) dengan mudah, mau g mau lo pasti keluarin uang pelicin kan? Ingat Gan, Pernikahan adalah lembaran baru, langkah baru, hidup baru, dan status baru. Jika kita mengawali Pernikahan ini dengan cara yang salah (make yg licin-licin) walaupun hanya sebesar Rp 100,- hasilnya sulit dan jauh dari Barokah. Alhasil, klo pernikahannya g Barokah, bagaimana kualitas keturunannya yang akan menjadi SDM Indonesia kelak? Bingung kan.

Serba salah juga, g make uang pelicin maka g bisa nikah. Mo Nikah Siri, Calon Mertua g setuju. Jadi, dalam hal ini, mari ‘Peti Es’-kan kondisi ini dan kesalahan kita lempar kepada Kementerian Ketuhanan. Namun, mau sampai kapan kondisinya kaya gini? ‘Peti Es’ kita bisa penuh Gan…

Jika merujuk kebelakang (mundur) lagi, Kementerian Ketuhanan adalah antek-antek alias perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Jadi Alhamdulillah ‘Tersangka’ semakin mengerucut dan Pemerintah Daerah tidak dipersalahkan dalam hal pelicin ini. Dasarnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan Pemerintah Pusat antara lain Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta yang terakhir AGAMA.

Jelas dan semakin jelas, bahwa penyebab munculnya ‘Uang Pelicin’ dalam pernikahan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berarti, tersangkanya semakin mengerucut yakni orang/ pihak yang menyusun UU ini. Mereka bertanggung jawab terhadap buruknya kualitas SDM Indonesia. Dan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan menyusun UU adalah wakil rakyat yang duduk di DPR-RI pada periode Oktober 2004. Nah lho, bukankah wakil rakyat itu rakyat sendiri yang memilih? Jadi, siapa nih tersangkanya?? Salam.