Tuna Wisma Mengancam Pontianak

TUNA WISMA adalah adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada (sumber: Wikipedia).

Berdasarkan kondisi riil saat ini, cepat atau lambat masalah ini akan menjadi momok di Kota Pontianak. Penyebabnya sederhana, pendapatan < harga rumah.

Pertanyaan sekarang, perlu gaji berapa untuk memperoleh rumah yang layak?


Ilustrasi:
Asumsi harga rumah di Kota Pontianak saat ini Rp. 250 jt sedangkan di pinggiran Kota Pontianak sekitar Rp. 150 jt. Maka, DP 30% sebesar Rp. 75 jt (kota) dan Rp. 45 jt (pinggiran kota).

Sisa cicilan yang harus dibayar (tanpa bunga) = Rp. 175 jt (kota) dan Rp. 105 jt (pinggiran kota).
Sisa pembayaran ini jika dicicil selama 10 tahun (tanpa bunga) = Rp. 1.458.400/bulan (kota) dan Rp. 875.000/bulan (pinggiran kota).

Bandingkan dengan UMR Kota Pontianak (2016) sebesar Rp. 1.816.000 maka uang yang tersisa hanya Rp. 357.600 (jika membeli rumah di Kota) dan Rp. 941.000 (jika membeli rumah di pinggiran kota).

Apakah sisa uang ini cukup untuk makan minum, biaya sekolah, transportasi, kesehatan, asuransi, atau bahkan uang nakal lainnya? Tentu Tidak.

Jika kita menggunakan asumsi pengeluaran perbulan sebesar Rp. 2.600.000 dengan asumsi:
Biaya Makan Minum = Rp. 1.500.000
Biaya Pendidikan = Rp. 300.000
Biaya Transportasi =Rp. 100.000
Biaya Kesehatan = Rp. 100.000
Biaya Tak Terduga = Rp. 200.000
Biaya Telekomunikasi = Rp. 100.000
Tabungan = Rp. 300.000
Tidak ada jajan, jalan-jalan, dan kondangan

Maka untuk memperoleh sebuah rumah, hanya warga yang memiliki Gaji diatas Rp. 4.059.000 untuk dapat memiliki rumah di Kota atau diatas Rp. 3.475.000 untuk dapat memiliki rumah di pinggiran kota. WOW… gaji segitu hanya bisa diperoleh sebagian warga.

Cukup banyak solusi yang dapat dilakukan Pemerintah. Salah satunya yakni memberlakukan Pajak Progresif bagi kepemilikan lahan dan bangunan. Langkah pertama untuk memulainya yakni melalui penyusunan inventarisasi kepemilikan lahan dan bangunan berbasis Nomor Induk Kependudukan. Dengan demikian, spekulan berkurang, dan nilai jual dapat dikendalikan.

Selain daripada itu, Program Rumah Susun tetap perlu dilanjutkan walau mengalami pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Tentunya, didukung dengan Program Revitalisasi Kawasan yang sudah tua/ non produktif.

 

sumber: Tingkap.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s