Penyebab Rendahnya Kualitas SDM Indonesia

Apakah kalian pernah berpikir, apa penyebab buruknya kualitas SDM Indonesia? Selidik punya selidik, setelah melakukan Pembuktian Terbalik, ane menemukan ternyata buruknya kualitas SDM disebabkan oleh Rakyat itu sendiri. Berikut analisisnya………

SDM atau Sumber Daya Manusia adalah kualitas dan potensi warga negara yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, seorang warga Negara/ manusia pasti lahir dari sebuah Keluarga. G ada tuh istilahnya manusia Indonesia lahir dari telur, membelah diri, apalagi Kloning Gan.

Untuk mengawali sebuah keluarga, maka seorang wanita dan seorang pria (ingat ya, komposisinya 1-1) memulainya dari pernikahan. Disini mulai permasalahannya. Pernikahan di Indonesia mahal Coyyy… Setuju g setuju, terkadang biaya di Kementerian Ketuhanan bisa mencapai 500-800an ribu.. Padahal, biaya yang sah berapa sih? G semahal itu kan…

Trus apa Hubungannya dengan Kualitas SDM…?

Begini prakteknya, agar bisa dapat ijin nikah (plus Penghulunya) dengan mudah, mau g mau lo pasti keluarin uang pelicin kan? Ingat Gan, Pernikahan adalah lembaran baru, langkah baru, hidup baru, dan status baru. Jika kita mengawali Pernikahan ini dengan cara yang salah (make yg licin-licin) walaupun hanya sebesar Rp 100,- hasilnya sulit dan jauh dari Barokah. Alhasil, klo pernikahannya g Barokah, bagaimana kualitas keturunannya yang akan menjadi SDM Indonesia kelak? Bingung kan.

Serba salah juga, g make uang pelicin maka g bisa nikah. Mo Nikah Siri, Calon Mertua g setuju. Jadi, dalam hal ini, mari ‘Peti Es’-kan kondisi ini dan kesalahan kita lempar kepada Kementerian Ketuhanan. Namun, mau sampai kapan kondisinya kaya gini? ‘Peti Es’ kita bisa penuh Gan…

Jika merujuk kebelakang (mundur) lagi, Kementerian Ketuhanan adalah antek-antek alias perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Jadi Alhamdulillah ‘Tersangka’ semakin mengerucut dan Pemerintah Daerah tidak dipersalahkan dalam hal pelicin ini. Dasarnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan Pemerintah Pusat antara lain Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta yang terakhir AGAMA.

Jelas dan semakin jelas, bahwa penyebab munculnya ‘Uang Pelicin’ dalam pernikahan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berarti, tersangkanya semakin mengerucut yakni orang/ pihak yang menyusun UU ini. Mereka bertanggung jawab terhadap buruknya kualitas SDM Indonesia. Dan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan menyusun UU adalah wakil rakyat yang duduk di DPR-RI pada periode Oktober 2004. Nah lho, bukankah wakil rakyat itu rakyat sendiri yang memilih? Jadi, siapa nih tersangkanya?? Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s