Mari Berpikir Indonesia

Lama tak blogging, gw rasa momen Sumpah Pemuda ini adalah saat yg tepat untuk merangkai kata-kata dan kembali berpikir Indonesia. Indonesia tidak dapat hanya diurus oleh loe, gw, kita namun semua. Dari Sumatera sampai Papua, tidak hanya Jawa.

Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk berpikir Indonesia (Nasional) bukan ke Daerah-an. Namun, disini gw pengen nunjukkin bahwa Pemerintah Pusat sendiri, tidak berpikir Nasional.

Pengembangan Wilayah

Menjadi rahasia umum bahwa pengembangan wilayah (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi) masih terpusat di Jawa. Pulau yg  memiliki potensi untuk manjadi Pulau Pangan Nasional ini malahan dikembangkan pula sebagai Ladang Manusia, Pusat Industri, Pusat Perdagangan, dan Pusat Jasa Nasional.

Seharusnya wilayah kawasan ini cukuplah dikembangkan sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pangan Nasional, sedangkan fungsi kawasan lainnya disebar ke pulau-pulau lainnya di Indonesia. Secara tidak langsung, pulau lain akan turut berkembang. Namun, infrastruktur, sarana, dan prasarana tetap difokuskan di Jawa,60% penduduk Indonesia tetap akan Stay, tekanan terhadap lahan pertanian terus meningkat, dan berakhir pada Indonesia Importir Beras Terbesar Asia Tenggara.

Kalimantan Pulau Energi

Setelah lebih 60 Tahun merdeka, baru ada yg namanya MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) dengan konsep pengembangan berbasis Koridor. Salah satu strategi yang akan diangkat adalah Kalimantan sebagai Lumbung Energi Nasional.

Sebagai orang awam, gw mikir sebagian besar pembangkit (PLTN, PLTU, dan PLTA) akan dipusatkan di Kalimantan dan akan diinterkoneksikan lewat laut kepada Koridor lainnya. Hal ini sangat logis karena secara geografis Kalimantan terletak sangat strategis di dalam NKRI.

Namun, kenyataan yg terjadi adalah Kalimantan sebagai lokasi penyedia Batubara untuk kebutuhan Jawa-Bali. WHAT??? Jawa akan terus terang, sedangkan Kalimantan tetap Byar Pet.

Nenek Moyangku Seorang Pelaut?

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan telah terjadi dimana-mana, apalagi SDA yang tidak dapat ataupun sulit diperbaharui seperti tambang dan kehutanan. Zaman gw kecil, gw slalu diajarin bahwa nenek moyangku seorang pelaut. Namun kenyataannya kita telah terlalu lama meninggalkan dan merusak laut yg kita miliki.

Laut menyimpan SDA yang melimpah dan dapat diperbaharui. Namun, Indonesia masih terlalu sibuk dan asik untuk mengelola SDA yang terkandung di daratan. Hal ini diperparah lagi dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam mengelola Laut.

Laut sejauh >12 mil dari garis Pantai merupakan kewenangan Pusat. Memangnya laut dapat dikotak-kotak? Klo gitu, mangrove tempat ikan berpijah dipagarin aja agar ikannya g lari ke laut lepas, hehehe.. Sebagai Negara Kepulauan, Pusat hendaknya tidak boleh mengkotak-kotak laut, selama bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sumberdaya kelautan dan perikanan diluar garis 12 mil sangatlah banyak. Potensi ini malahan dimanfaatkan oleh Nelayan Asing yang notabene menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk menjaga perbatasan, sedangkan nelayan lokal dilarang dilarang untuk mengelola dan memanfaatkan.

Kurangnya Dukungan Industri Dirgantara dan Bahari

Kembali gw tekankan, Indonesia adalah Negara Kepulauan. So, sangatlah wajar jika Industri Dirgantara dan Bahari perlu dikembangkan dan didukung. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak pulau-pulau kecil yang terisolasi akibat terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan. Celakanya lagi, Pesawat Udara produksi lokal masih menjadi penonton dan pemeran pembantu jika dibandingkan Pesawat produksi luar negeri.

Masih banyak daerah yang terisolasi yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut ataupun udara. Wilayah ini tidaklah dapat dijangkau dengan Kapal ataupun Pesawat Jet besar. Hanya kendaraan bertipe perintis lah yang dapat menjangkaunya. Namun sayang, kendaraan seperti ini walaupun sudah dapat diproduksi lokal masih kurang didukung oleh Pemerintah Pusat.

Jembatan Selat Sunda Vs Jalan Trans Sumatera + Trans Kalimantan + Trans Sulawesi + Trans Papua

Jika berpikir Indonesia, sudah sewajarnya Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) ditunda, minimal sampai dengan Jalan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua selesai dibangun. Masih banggakah kita membangun jambatan seharga 100 T namun Pontianak Palangkaraya saja belum terhubung?

Merujuk pada pengalaman Jembatan Suramadu, Rencana untuk menjadikan P. Madura sebagai Kawasan Industri (KI) gagal terwujud. Fenomena yang terjadi adalah migrasi penduduk dari P. Madura ke P. Jawa (yang lebih menjanjikan). Hal ini juga yang akan terjadi ketika JSS terbangun. Harapan akan terwujudnya Migrasi dari Jawa ke Sumatera gw yakin bakal GATOT alias Gagal Total. P. Jawa lebih menjanjikan sehingga yang terjadi adalah Migrasi dari Sumatera ke Jawa.

Dana yang sangat besar ini, lebih baik dialokasikan untuk mengembangkan pembangunan di luar Jawa. 100 T bukanlah dana yang sedikit, dan sangat berguna jika dimanfaatkan dengan tepat.

Kurangnya PTN Unggulan

Pemerintah telah berhasil membangun berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di 33 Provinsi, namun kurang dari 30% yang dapat dikatakan memiliki Standar Unggulan. PTN unggulan ini umumnya berada di P. Jawa. Dengan kondisi perekonomian saat ini, kuliah pada PTN Unggulan sangat sulit didapat oleh masyarakat daerah luar jawa, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Akibatnya, masyarakat hanya dapat kualiah pada PTN yang tersedia, dan berdampak pada kualitas SDM yang diciptakan.

Pemerintah seharusnya tidak meng-anak emas kan 1 atau 2 PTN tertentu. Semua PTN yang ada harus memperoleh dukungan, baik SDM Pendidik maupun Sarana Prasarana yang sama. Jika semua orang pintar hanya ditempatkan pada PTN Unggulan saja, mau jadi apa Indonesia 20 Tahun nanti.

Dosen adalah PNS dan PNS bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah NKRI. Perlu adanya kebijakan Rolling terhadap dosen pada PTN-PTN yang ada. Hal ini tidak lain untuk memeratakan kualitas pendidikan PTN seluruh Indonesia. Selain daripada itu, Pemerintah Perlu mendukung pembukaan Jurusan/ Program studi baru selama sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah PTN tersebut berada.

Sebagai contoh, Kalimantan Barat kaya akan sumber daya mineral namun tidak ada 1 pun PTN (bahkan PTS) yang memiliki Program Studi Pertambangan ataupun Geologi. Hendaknya Pemerintah Pusat (cq. Kemendikbud) menginisiasi hal ini. Jika mengandalkan daerah dengan dana APBD yang terbatas hal ini tidak akan pernah terwujud.

Degradasi Budaya

Permasalahan SDM tidak hanya degradasi moral, namun juga degradasi budaya. Pengelolaan Sumberdaya Budaya Indonesia masih setengah hati, dan cenderung money oriented. Diakui ataupun tidak, bentuk kebudayaan yang kita lestarikan selama ini terfokus pada wujud yang mendatangkan defisa seperti wisatawan mancanegara.

Beratus-ratus suku dan beribu-ribu hasil budaya terdapat di Indonesia. Namun, kenapa hanya 1-2 kebudayaan saja yang kita jual? Kenapa hanya beberapa saja yang dilestarikan?

Sudah sewajarnya semua kebudayaan memperoleh perhatian yang adil dan sama oleh Pemerintah. Dalam mengatasi hal ini, gw yakin anggaran bukanlah masalah, namun komitmen yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat.

Indonesia tidak hanya membutuhkan TMII, namun juga Promosi dan Action Plan pelestarian budaya lokal. Ingat, Budaya Lokal adalah kerangka dari Budaya Nasional. Apakah menunggu Paten Negara lain baru kita jaga dan teriak-teriak bersama???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s