[Ada yang Harus Dirubah di Negeri Ini] Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Bernorma

Setiap tahun, Negara ini mengeluarkan begitu banyak peraturan, mulai dari UU, PP, Permen, Perda, Perpu, dan berbagai beraturan perundangan lainnya. Bahkan, UUD 1945 saja bisa direvisi. Inilah Indonesia, Negara Hukum. Hukum berada di atas segalam-galanya, namun tidak semuanya dilaksanakan.

Banyaknya Peraturan yang disusun ini, sebenarnya adalah sesuatu yg sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dimana posisi Norma dalam hal ini? Indonesia memiliki Norma Susila, Norma Kesopanan, Norma Agama, dan salah satunya Norma Hukum. Mengapa kita selalu mengedepankan Hukum, namun mengesampingkan Norma-norma lainnya?

Contohnya begini, beberapa tahun yg lalu Pemerintah mengeluarkan UU APP (Anti Pornografi & Pornoaksi). Ini sangat lucu. Kita katanya memiliki norma kesusilaan. Jika mesti menyusun UU ini, sudah menjadi bukti bahwa kita begara yg tidak memiliki norma.

Ada lagi yang namanya UU Korupsi. Mengapa perlu dibikin UU ini? Bukankah sudah ada UU lain yang mengatur ttg kerugian negara? Bukankah dengan mengedepankan Norma Agama dan Kesusilaan maka dengan sendirinya semua itu akan hilang/ dijauhi.

Inilah beberapa bukti bahwa negara ini tidak lagi bernorma. Segala sesuatu baru akan dipatuhi jika telah memiliki konsekuensi hukum. Anda merokok pada tempat umum di  Jakarta mungkin dilarang, karena sudah ada Perda-nya. Namun, merokok saja pada tempat umum di Pontianak, belum ada Perda-nya kok. Tinggal kitanya aj sendiri merasa sopan atau tidak.

Blogger semua, cepat atau lambat, mungkin kita akan melihat para pemimpin kita menyusun peraturan tentang buang sampah (di Pontianak sudah), meludah, buang angin, menerobos lampu merah, hormat kepada orang tua, KDRT (Suah ada) dan berbagai aturan lainnya yang sewajarnya tidak perlu disusun peraturannya, cukup peningkatan Norma di masyarakat. skali lagi saya bilang NORMA…

Apakah ada proyek untuk penyusunan Peraturan perundang-undangan?? Saya tidak tau.. Yang jelas, segala semuanya yg terjadi ini, adalah bentuk kegagalan Pemerintah dalam menanamkan Norma dan mengaplikasikannya di masyarakat…

DIRGAHAYU INDONESIA-ku KE-65… Ada yang harus dirubah di Negeri Ini ….

Perbatasan adalah Wajah Negara

Amerika Serikat menghabiskan $600 Juta untuk mengelola kawasan perbatasannya dengan Meksiko (Sumber Kompas). Anggaran sebesar ini diarahkan untuk patroli perbatasan, inspektur kepabeanan, dan upaya penegakan hukum. Kita bagaimana?

Perbatasan darat Indonesia – Malaysia dapat kita ibaratkan perbatasan AS – Meksiko. Masalah yang dihadapi juga sama, penyelundupan manusia, dan barang, keamanan, serta penegakan hukum. Hanya saja, Indonesia mengalami permasalahan ketertinnggalan, kemiskinan, serta keterbatasan Infrastruktur.

Perbatasan adalah pintu masuk Indonesia, wajah terdepan NKRI. Baik buruknya Indonesia dapat kita liat bagaimana beranda depan  ini dikelola. Hinngga saat ini, pembangunan belum 100% menyentuh kawasan perbatasan. Jadi, dengan kata lain pembangunan belum berhasil di Indonesia.

Perbatasan adalah kawasan yang kaya SDA, bersifat strategis, dan rawan akan bahaya Tran-nasional. Bayangkan jika kita tidak mengelola kawasan ini dengan tepat. Jangan salahkan kita penyelundupan sangat tinggi, dan jangan salahkan juga jika masyarakat perbatasan menuntut perubahan warga negara ataupun referendum. Paling sialnya lagi, jangan salah TNI juga jika kemudian ‘kalah’ dalam mempertahankan perbatasan di kemudian hari. Apakah orang-oang di Jakarta paham bahwa Tank-Tank dan Panser kita memiliki ruang gerak yang terbatas di perbatasan karena 1 alasan, Infrastruktur jalan kurang.

Indonesia bukan cuma Jawa. Masih ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jangan memprioritaskan pembangunan di Jawa hanya karena Penduduknya lebih banyak. Banyangkan jika kemudian hari Jawa ‘dikeroyok’ kekuatan militer internasional atau bahkan bencana alam yang maha besar. Apa yang bakal tersisa dari Indonesia?

Mari kita berubah, memajukan perbatasan demi NKRI tercinta… Maju perbatasanku, maju Indonesia..